Pada bulan Agustus lalu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 31 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Menteri sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2006.
Peraturan Menteri No. 31 ini mengatur beberapa hal yang belum diatur sebelumnya. Antara lain mengenai pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti logo, merek, desain industri maupun paten.
Dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri No. 31 diatur bahwa Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) sekurangnya memuat beberapa hal termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar. Dalam hal ini pemerintah mensyaratkan HKI terkait dengan usaha waralaba yang diperjanjikan harus terlebih dahulu didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI. Bukti pendaftaran HKI disyaratkan untuk dilampirkan pada Perjanjian Waralaba.
Bagaimana halnya dengan Perjanjian Waralaba yang belum melampirkan bukti pendaftaran HKI terkaitnya?
Pendaftaran HKI terkait dapat segera dilakukan pada Ditjen HKI melalui konsultan yang berpengalaman, disesuaikan dengan kelas dan bidang usahanya. Pengalaman dan strategi dalam pendaftaran HKI diperlukan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan Penerima Waralaba ataupun Pemberi Waralaba dikemudian hari.
Sedikit perubahan pada Perjanjian Waralaba untuk melampirkan bukti pendaftaran HKI akan memenuhi ketentuan HKI yang disyaratkan Peraturan Menteri No. 31.
SAID, SUDIRO & PARTNERS LAW FIRM
Sampoerna Strategic Square
South Tower, 18th Fl.
Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930 Indonesia
Tel: (62 21) 575 0983
Fax: (62 21) 5750803
Websites: www.ssplegal.com
www.saidsudiro.webs.com
www.saidsudiro.weebly.com
Emails: mail@ssplegal.com
sdsdp@cbn.net.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar